Breaking News

Aksi Hari Tani, Massa Minta Pemerintah Pro Petani Kecil


Jakarta - Memperingati Hari Tani Nasional, massa dari aliansi tani dan nelayan menggelar unjuk rasa menuntut reformasi agraria. Mereka berharap pemerintah lebih pro kepada petani gurem atau petani kecil.

"Kami dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) mendesak pemerintahan Jokowi-JK segera meluruskan pelaksanaan reforma agraria yang sesuai dengan UUD pasal 33, UUPA 1960 dan tap MPR No IX/2001 tentang Pembaruan Agraria-Pembaruan Sumber Daya Alam. Reforma agraria bertujuan mengurangi ketimpangan menyelesaikan konflik agraria dan meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Koordinator KNPA Dewi Kartika, di Jalan Medan Merdeka Barat, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (27/9/2017).
Dewi menyebut serangkaian alasan Indonesia darurat agraria. Menurutnya, sejak diundangkan 57 tahun lalu, pembaruan agraria (PA) pemerintah masih belum memprioritaskan petani penggarap.
"Kami mengingatkan kepada pemerintah bahwa setelah 57 tahun UU PA diundangkan situasi agraria semakin memburuk. Indonesia mengalami situasi darurat agraria," katanya.



Dewi mengatakan darurat agraria itu berupa ketimpangan struktur agraria. Menurutnya, mayoritas hutan Indonesia dikuasai perusahaan kehutanan, 22 juta hektare tanah yang diperuntukkan sebagai perkebunan semuanya dimiliki perusahaan swasta dan negara.

"Rakyat hanya memperoleh ruang-ruang sisa, yakni tanah kritis, tanah tidak subur, bantaran sungai serta di pinggir pantai. Ruang sisa tersebut setiap saat mudah sekali digusur negara," ujar Dewi.


Dewi juga menyebut kaum tani di Indonesia merupakan sumber kantong kemiskinan. Tak hanya itu, Konflik agraria banyak yang Tak terselesaikan dan banyak kriminalisasi kepada petani.

"Di bawah kepemimpinan Jokowi-JK (2015-2016), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mencatat telah terjadi sedikitnya 702 konflik agraria di atas tanah seluas 1.665.457 hektare yang melibatkan 195.459 kepala keluarga. Artinya dalam satu hari rata-rata terjadi satu konflik agraria," bebernya.

"Sementara dalam rentang waktu tersebut, sedikitnya 455 petani telah dikriminalisasi/ditahan, 229 petani mengalami kekerasan/tertembak, dan 18 orang tewas di wilayah-wilayah konflik agraria," sambung Dewi.

Selain itu, adanya 16 proyek reklamasi dituding menghilangkan sumber penghidupan lebih dari 107.000 KK nelayan. Pemberian izin tambang pesisir, pembangunan pariwisata dan pulau-pulau kecil dituding merampas sumber kehidupan masyarakat.

Kata Dewi, kerusakan lingkungan hidup akibat ini juga dirasakan bertambah parah. Dewi menyebut perusahaan turut menyumbang atau terlibat dalam perusakan alam.

"Data Walhi Sumatera Selatan menunjukkan titik api di Sumatera Selatan seluruhnya berada di konsesi perusahaan. Selain itu kerusakan ekosistem air juga memprihatinkan, dari data kekeringan telah berdampak pada 56.334 hektar lahan pertanian dan mengakibatkan 18.516 hektar lahan gagal panen sepanjang tahun," urai Dewi. 

No comments